DPR RI

DPR dan SENAT REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (1949-1950)

Sebagai konsekuensi diterimanya hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), diadakan perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi negara serikat. Perubahan ini dituangkan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Konstitusi RIS yang menganut sistem pemerintahan parlementer, badan legislatif RIS dibagi menjadi dua kamar, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

 

Mr SARTONO Ketua	Mr M TAMBUNAN Wakil Ketua I	ARUDJI KARTAWINATA Wakil Ketua II
M A PELLAUPESSY Ketua Senat RIS		Mr TEUKU HASAN Wakil Ketua Senat RIS

 

DPR-RIS

Jumlah anggota DPR terdiri dari 146 orang yang mewakili negara/daerah bagian dengan perincian sebagai berikut:

1. Republik Indonesia 49 orang
2. Indonesia Timur 17 orang
3. Jawa Timur 15 orang
4. Madura 5 orang
5. Pasundan 21 orang
6. Sumatera Utara 4 orang
7. Sumatera Selatan 4 orang
8. Jawa Tengah 12 orang
9. Bangka 2 orang
10. Belitung 2 orang
11. Riau 2 orang
12. Kalimantan Barat 4 orang
13. Dayak Besar 2 orang
14. Banjar 3 orang
15. Kalimantan Tenggara 2 orang
16. Kalimantan Timur 2 orang

DPR-RIS dan Senat bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan pembuatan perundang-undangan. DPR-RIS juga berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab kepada DPR atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri.

Di samping itu, DPR-RIS juga memiliki hak menanya dan menyelidik. Dalam masa kerjanya selama enam bulan, DPR-RIS berhasil mengesahkan tujuh undang-undang.

Senat RIS
Keanggotaan Senat RIS berjumlah 32 orang, yaitu masing-masing dua anggota dari tiap negara/negara bagian. Secara keseluruhan, cara kerja Senat RIS diatur dalam Tata Tertib Senat RIS.